erna.pamera: POTRET PENDIDIKAN DAERAH PERBATASAN

ASTERINA ERNA

611200135

Penggunaan Bahasa Melayu merupakan perekat suku serumpun, sehingga komunikasi tutur tidak mengalami hambatan. Perlu dipahami, Kalimantan Barat memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Lintas batas yang resmi digunakan untuk berkunjung ke Malaysia dan sebaliknya adalah melalui Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), dan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar. Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia meliputi 5 wilayah Kabupaten yaitu; Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa. Berbicara mengenai pendidikan, di kawasan perbatasan tersebut memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan. Kondisi Pendidikan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi ketimpangan yang sangat mencolok. Di Malaysia, sekolah dibangun dengan baik, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif. Sementara di daerah perbatasan Indonesia tidak ditemukan kondisi sperti itu. Sehingga tidak mengherankan jika banyak warga diperbatasan memilih sekolah di Sarawak ketimbang sekolah di negeri sendiri. Letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik. Kondisi geografis di daerah perbatasan menyulitkan banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan Barat misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga lebih dari 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Kondisi sulit yang dihadapi anak diperbatasan juga dialami oleh para guru, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus.

Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah perbatasan. Masyarakat perbatasan melakukan aktivitas kesehariannya yang menyangkut sosial ekonomi cenderung pergi ke Sarawak, daripada kenegara sendiri karena aksesnya lebih dekat, mudah serta ketersediaan fasilitas transfortasi yang lebih gampang. Kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia terdapat lebih dari 50 ruas jalan setapak yang menghubungkan lebih dari 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak. Kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan keterampilan hidup masyarakat perbatasan tertinggal dibanding dengan masyarakat Serawak. Peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di beranda depan bangsa melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di perbatasan dapat menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur; serta menjadikan warga di daerah perbatasan merasa menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia. Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Kondisi tertingal dan terbelakang yang dialami oleh para siswa dan guru di daerah-daerah perbatasan pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia. Tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, agar pendidikan di sana memiliki kualitas yang sederajad dengan daerah lain yang letak geografisnya lebih menguntungkan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kiranya perlu menaruh perhatian yang lebih besar lagi terhadap pendidikan di kawasan tersebut. Kita patut khawatir terjadi dampak buruk jika pendidikan di sana kurang diperhatikan, misalnya pengikisan nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa. Setidaknya ada delapan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pendidikan berkelanjutan di wilayah perbatasan. Pertama, membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya. Kedua, memenuhi kebutuhan guru. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak, selain gaji. Keempat membuka akses komunikasi yang layak, seperti penyediaan transportasi yang memadai, dan komunikasi lisan yang dapat diakses melalui telepon seluler/telepon kabel. Kelima, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan agar tercipta pembelajaran yang efektif. Keenam, mengembangkan kurikulum yang berkearifan lokal, sehingga sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan. Ketujuh, menuntaskan buta aksara. Dan kedelapan, batasi pembangunan unit sekolah baru, cukup sekolah yang ada diberi asrama atau sekolah berasrama.

Potret kondisi di lintas batas Kalimantan barat – serawak